Oleh Affan Rozi

Isu perang klaim di media antara Partai Demokrat dan Golkar, bagai wabah sampar menjalar. Secara awam, perang opini iklan antara Demokrat dan Golkar itu merupakan wujud pertarungan laten antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jusuf Kalla. Kedua sosok punggawa politik ‘kelas gajah’ tersebut menjadi ikon iklan parpolnya masing-masing, mengklaim keberhasilan pembangunan ekonomi dan politik.Partai Demokrat mengklaim keberhasilan pembangunan ekonomi dan keberhasilan pemerintah yang telah menurunkan harga BBM sebanyak tiga kali adalah berkat kerja keras SBY yang stabil dan penuh perhitungan. Dalam iklan lainnya, Demokrat juga menjual keberhasilan SBY dalam pemberantasan korupsi dari pusat sampai daerah. Namun, iklan tersebut seolah menyembunyikan kesengsaraan dan jeritan rakyat saat harga BBM dinaikkan meski kemudian diturunkan lagi.

Sementara Partai Golkar mengajukan empat ‘dagangan’ utama. Pertama, kiprah Golkar dalam upaya perdamaian Aceh. Kedua, kiprah Golkar dalam peningkatan hasil pertanian. Ketiga, peningkatan mutu pendidikan. Dan keempat, kiprah Golkar dalam pembangunan infrastruktur perekonomian.

Memang benar bahwa dagangan politik dari kedua partai yang sedang berkuasa itu merupakan permasalahan mendasar yang sedang menimpa negeri ini, korupsi, kemiskinan, pendidikan murah, dan masalah disintegrasi bangsa. Secara tidak langsung, bisa disebutkan disini bahwa materi iklan Demokrat dan Golkar cukup mengena pada aspek kehidupan yang paling dasar.

Klaim untuk pemerintahan yang efektif dan pemimpin yang kuat bukanlah hal baru. Klaim itu juga sudah terdengar semenjak sistem demokrasi kita beranjak menjadi demokrasi berbasis media. Kondisi itu yang membuat elit politik beserta lembaga-lembaga politiknya terjebak pada pertarungan meraih popularitas. Boni Hargens (2008) menjelaskan bahwa popularitas menjadi tujuan kekuasaan itu sendiri. Sehingga terjadi deviasi fungsi kekuasaan yang seharusnya sebagai menjalankan pemerintahan dalam mensejahterakan rakyat, menjadi kekuasaan yang digunakan meraih popularitas dan prestise.

Rivalitas SBY dan JK dalam iklan makin menambah daftar persaingan politik elite. Sebelumnya, seteru kubu SBY dengan Megawati Soekarnoputri kian panas. Iklan politik program sembako murah Mega mendapat kritik tajam dari kubu SBY. Iklan dibalas iklan. Rivalitas SBY dan JK sebenarnya sudah tercium sejak lama, disharmoni internal antara ‘dwi tunggal’ ini menjadi persoalan serius dalam koalisi Demokrat dan Golkar.

Berkaca dari perang iklan yang terjadi kali ini, ada beberapa hal yang bisa dianalisa, pertama, iklan Demokrat menyiratkan kepentingan SBY untuk meraih polpularitas demi mengamankan langkah SBY secara prosedural untuk mencalonkan kembali pada pilpres mendatang. Kedua, iklan Golkar merupakan kepentingan JK untuk menjaga target Golkar meraih 30% suara pada pemilu legislatif. Selanjutnya, secara pribadi JK ingin mengamankan posisinya sebagai ketua umum Golkar yang kekuasaan internalnya mampu mengendalikan dan mengkooptasi hasrat politik kader seluruh Golkar.

Dengan menggunakan analisa diatas, kita bisa mengatakan bahwa pemerintahan SBY-JK ini tidak bisa dilanjutkan pada pemilu 2009. Sebab koalisi yang dibangun atas kepentingan pribadi yang pragmatis tidak akan mampu menciptakan pemerintahan yang kuat dan stabil.

Dimana Peran Rakyat?
Jika semua keberhasilan diklaim sebagai milik penguasa, lalu dimana kontribusi rakyat yang selama ini kurang mendapat perhatian pemerintah dalam menjalankan ekonomi sektor riil?

Perlu disadari disini bahwa pengajuan klaim politik penguasa terhadap rakyatnya sebenarnya adalah upaya tersembunyi dari sang penguasa itu untuk membatasi hak-hak rakyat. Rakyat tidak lagi memiliki klaim dan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pemerintahan yang bersih, karena itu semua itu sudah diakui sebagai domain penguasa (SBY dan JK).

Kontribusi terbesar atas klaim keberhasilan SBY dan JK sebenarnya merupakan keiklasan dari mayoritas masyarakat bangsa ini yang masih mau bersabar dalam penderitaan, masih sabar mengantre untuk mendapatkan minyak tanah dan beras murah.

Mereka yang masih didera penderitaan itu rela mengorbankan hak-haknya akan keadilan, kesejahteraan, perlindungan dari negara, dan dipihaki nasibnya oleh kebijakan pemerintah. Ironisnya, rintihan suara mereka yang tak beruntung itu sering tenggelam oleh riuh rendah dan gegap gempita elite politik yang sibuk menjajaki koalisi dalam rangka merebut atau mempertahankan kekuasaan.

Seharusnya SBY dan JK memberikan rasa hormat dan terima kasihnya kepada rakyat yang rela dipermainkan hidupnya demi ambisi politik segelintir orang. Seharusnya rakyatlah yang berhak mengklaim segala bentuk keberhasilan pembangunan ekonomi maupun politik.